Pengaruh Orkes Dangdut terhadap mental anak

Orkes dangdut kini merebak bagai jamur. Bermacam-macam goyang di tampilkan, mulai ngebor, ngecor, goyang gergaji, goyang patah-patah, vibrator, dan banyak istilah lainnya. Di desa, rupanya lebih parah lagi. Nampak tidak ada kontrol sosial dan kontrol aparat, sehingga membuat para Ndangduters smakin gila” dalam mengekspresikan dirinya

Diantara kegilaanyya adalah menampilkan aurat kewanitaan yang semestinya ditutupi, dibuka se luas-luasnya dan se- terbuka-terbukanya, sehingga semua orang bisa menyaksikan, tak terkecuali anak kecil. Miris.

Sebagai contoh, orkes ndangdut di Bajulmati yang di upload oleh suhendri, menampilkan wanita ndangduters yang membuka BH nya dan memamerkan kedua buah dadanya secara luas kepada khalayak umum. Sungguh suatu pemandangan yang tak layak konsumsi, utamanya bagi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar.

Ini adalah PR besar bagi guru, utamanya Guru PAI, untuk bisa menangkal dan berupaya agar hal semacam itu tak terjadi lagi. Perlu kiranya koordinasi dengan Polsek setempat dan Muspika kecamatan agar mereka yang melakukan porno aksi bisa ditindak dan tidak mewabah lagi.

Sekedar contoh orkes, dapat dilihat disini.

Pengaruh SKB 5 Menteri terhadap PPAI

Terbitnya SKB 5 Menteri, ternyata membawa pengaruh yang signifikan terhadap eksistensi PPAI. Sementara ini PPAI adalah pengawas pada TK/RA/SD/MI se kecamatan tertentu, sedangkan menurut SKB tersebut, Pengawas dibagi menjadi 2, yaitu Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI.
Pengawas Madrasah memiliki beban kerja setara dengan 24 jam guru, bila membidangi 7 madrasah minimal, baik MI, MTs, atau MA. Artinya, bagi pengawas Madrasah, 7 madrasah sudah mencukupi sebagai ganti beban mengajar 24 jam sebagaimana yang di isyaratkan undang-undang untuk guru. Bisa jadi Madrasah tersebut satu kecamatan, atau beberapa kecamatan. Atau bisa jadi satu kecamatan ada 2, 3, atau lebih Pengawas Madrasah.
Sementara Untuk Pengawas Pendidikan Agama Islam, beban kerja 24 jamnya di analogkan dengan 35 GPAI (Guru Pendidikan Agama Islam) baik pada SD- SMP atau SMU/K. Jadi Pengawas PAI boleh jadi membawahi Guru dari SD-SMK/U se kecamatan atau beberapa kecamatan.
Perubahan ini merupakan PR besar bagi Kementerian Agama, utamanya bagian Kepegawaian dan Mapenda. Pemetaan dan pemerataan kadang terasa sulit ketika masing-masing pengawas memiliki order tertentu, meminta jatah di tempat tertentu atau pada Sekolah/madrasah tertentu.
Oleh karena itu kebijakan dan ketegasan dibutuhkan agar SKB 5 Menteri ini dapat segera terealisasi secepatnya.
Dalam rangka menyukseskan hal tersebut, Mapenda Jatim telah mengucurkan bantuan komputer ke pengawas. Sementara ini di kabupaten Malang mendapatkan 4 unit komputer. Alhamdulillah, Pengawas Gedangan mendapatkan salah satunya. Terimakasih kepada Kabid Mapenda Jatim atas programnya, dan teman-teman pengawas lainnya menunggu bantuan berikutnya.